Liputankota-Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Menko PMK RI) Muhadjir Effendy tak menampik data penerima bantuan yang dihimpun tak terlalu rapi. Karena menurutnya, kalau menunggu data rapi, maka masyarakat akan segera kelaparan kelamaan menunggu.
Hal itu terjadi karena data miskin baru itu tak ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang setiap tahun diperbaharui. Jadi pihaknya harus menunggu data terkumpul dari bawah.
Mekanismenya itu, lanjut Muhadjir, melalui RT dan RW kemudian naik ke rembuk desa, rembuk kelurahan barulah naik ke tingkat kabupaten kota.
“Diverifikasi mestinya begitu. Tapi sekarang tak perlu ada verifikasi. Pokoknya data RT dan RW kita percaya dan langsung kita drop bantuan-bantuan itu. Karena memang pemerintah ingin mempercepat pemberian bantuan,” papar Muhadjir di Kantor Lurah Lengkong Karya, Serpong Utara, Kamis (14/5/2020).
Berita lain: Kemensos: Penetapan Penerima Bansos Tak Hanya List.
Menko PMK meminta kerjasama semua pihak terkait. Baik itu tingkat RT, RW, kelurahan, bupati, walikota dengan pihaknya. Agar kedepannya bisa lebih rapi dan tertib. Walau sekarang masih semerawut, mohon dimaklumi,” tuturnya.
Disamping itu, Muhadjir juga menerangkan jika Tangsel masih memiliki kuota dari Kemensos sekitar 12 ribu yang belum disalurkan dan dapat dimanfaatkan.(Yan)
Komentar