oleh

Perda Penanggulangan Covid-19 Disetujui, Wagub Banten Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Liputankota – Raperda usulan Pemprov Banten tentang Penanggulangan Covid-19 disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov Banten untuk menjadi Perda.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, mengatakan, Perda tersebut sebagai landasan hukum bagi Pemprov Banten dalam menjalankan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid 19.

“Jadi sekarang sudah bukan lagi edukasi seperti kemarin-kemarin. Sekarang ada landasan hukumnya untuk pendisiplinan protokol kesehatan sampai dengan rencana-rencana kerja kami pemerintah, TNI dan Polri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” kata Andika kepada wartawan, Kamis, 28 Januari 2021.

Andika meminta masyarakat dan semua pihak mendukung upaya-upaya Pemprov Banten dalam penegakan perda tersebut. Karena menurutnya, semua upaya yang dilakukan pemerintah, TNI dan Polri untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh tingkat kedisiplinan masyarakatnya sendiri.

“Jadi kalau masyarakatnya tidak disiplin, upaya apa pun yang pemerintah, TNI dan Polri lakukan ya bukan solusi,” katanya.

Andika menjelaskan, perda tersebut merupakan komitmen bersama semua pihak di Provinsi Banten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, dunia usaha melalui kebiasaan adaptasi baru dan melaksanakan protokol kesehatan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19, Pemprov Banten telah menindaklanjuti instruksi tersebut dengan menerbitkan Instruksi Gubernur Banten Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Provinsi Banten.

“Selanjutnya keberadaan perda ini akan menjangkau seluruh wilayah di Provinsi Banten, dan menjadi legal standing pencegahan dan penanganan Covid-19 secara bersama-sama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya di kabupaten dan kota yang saat ini ditetapkan statusnya sebagai zona merah,” jelasnya.(Red)

Komentar

News Feed