oleh

Untirta Gelar KKN di Desa Senang Hati, Ombudsman Banten Bicarakan Ini

Liputankota-Puluhan mahasiswa Untirta menggelar diskusi di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Lebak. Diskusi itu, para mahasiswa menghadirkan kepala desa, tokoh setempat serta pemateri dari Ombudsman RI Provinsi Banten.

Dalam diskusi yang digelar dengan penerapan protokol kesehatan ketat tersebut, Ketua Kelompok KKN Untirta, Wawan mengatakan, pentingnya peningkatan kualitas pelayanan public di kantor desa melalui pemenuhan dan pengelolaan standar pelayanan public agar tertib administrasi.

“Peningkatan kualitas pelayanan public di kantor desa itu sangat penting,” kata Wawan kemarin.

Ditempat yang sama, Kepala Desa Senang Hati, Endang mengaku sangat senang dan mengapresiasi kegiatan diskusi yang dilakukan mahasiswa Untirta serta masukan yang menurutnya sangat berguna untuk dievaluasi.

“Masih banyak yang harus diperbaiki dan ditingkatkan. Kedepan kita pasti akan lebih baik lagi dalam pelayanan dan administrasi desa,” ungkapnya.

Masih dalam diskusi yang sama, Asisten Ombudsman RI Provinsi Banten Harri Widiarsa menerangkan, standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai tata tertib dan acuan pengukuran kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, mudah, terjangkau, dan teratur.

“Adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik tentunya memberikan arahan kepada seluruh penyelenggara pelayanan baik penyelenggara negara, BUMN, BUMD, BHMN hingga swasta maupun persorangan menyelenggaran pelayanan yang terstandarisasi dengan memenuhi komponen standar pelayanan,” kata Harri di Desa Senang Hati, Kecamatan Malingping, Lebak, kemarin.

Dikatakannya, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi: 1) dasar hukum, peraturan-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan; 2) persyaratan, syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun admnistratif;

3) sistem, sistem dan prosedur, tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan; 4) jangka waktu penyelesaian, jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaiakan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan; 5) biaya / tarif, ongkos yang dikenakan penerima layanan dalam layanan dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;

6) produk pelayanan, hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan; 7) sarana, prasarana, dan / atau fasilitas, peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas bagi kelompok rentan; 8) kompetensi pelaksana, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana termasuk pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman;

9) pengawasan internal yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana; 10) penanganan penanganan, saran, dan masukan, tata cara penanganan penanganan dan tindak lanjutnya; 11) jumlah pelaksana, tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja; 12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;

13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanan, evaluasi untuk mengetahui sepanjang pelaksanaan kegiatan sesuai standar pelayanan.

Jadi kata Harri, pelayanan public harus mengacu undang-undang dan pada praktiknya pelayanan public harus terstruktur serta berjalan sesuai tupoksi sehingga dapat terkoordinir dengan baik.

Baca: Ayah Tega Cabuli Anak Tiri Berulang Kali di Lebak

Sementara, Dosen FISIP Untirta Rizky Godjali menuturkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang modal usahanya berasal dari desa. Namun begitu BUMDes merupakan lembaha yang berbentuk badan usaha tanpa ada campur tangan dari pemerintah desa.

“Kehadiran BUMDes supaya tak ada penguasa modal yang hanya mensejahterakan satu orang atau keuntungan yang sentral pada satu orang,” tukasnya.(Tom/Jack)

Komentar

News Feed