oleh

Ini Penjelasan PT TUM dan Agung Intiland Saat Dipanggil Dewan

Liputankota-Wakil Ketua DPRD Kabupaten TangerangAditya Wijaya mengatakan, pemanggilan kedua PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM) dan PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland adalah untuk menggali keterangan aktivitas komersil yang dilakukan PT TUM dan mencocokkan data perizinan yang dikantongi sesuai regulasi daerah yang berlaku untuk Agung Intiland.

Dikatakan ADitya, aktivitas komersil bidang peternakan diduga melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kabupaten Tangerang serta bau tak sedap yang dipersoalkan warga sekitar.

“PT TUM harus menyesuaikan RTRW terbaru serta bau tak sedap. Kita tetap sorot persoalan dampak lingkungannya,” jelas Aditya, ditulis Kamis 1 April 2021.

“Harus ada relokasi dari pemerintah daerah kita akan dorong itu dimana yang sudah sesuai peruntukannya. Kalau nanya dimana lokasi nya, itu kewenangan pemerintah daerah karena sudah menyangkut teknis,” papar Politisi Fraksi Demkorat ini.

Untuk Agung Intiland, Aditya bilang, izin lokasi Agung Intiland hingga 2022 mendatang, artinya hanya tinggal setahun lagi. “Kita tekankan untuk mengikuti peraturan yang berlaku,” paparnya.

Manajemen PT TUM, Akbar menjelaskan bahwa aktivitas perusahaannya lengkap perizinannya. Ia mengklaim tidak terjadi masalah dengan aturan RTRW, hanya menyangkut lingkungan sekitar.

“Untuk perizinan tidak masalah. Kalo yang lain-lain tinggal hubungan dengan masyarakat sekitar. Dan urusan tata ruang juga saat ini tidak ada masalah,” ujar Akbar.

Sementara, perwakilan PT BLP Agung Intiland, Muhammad Arifin menuturkan, kehadiran pihaknya lantaran kepentingan penyampaian progress pembangunan sesuai data perizinan. Kemudian, kata dia akan mengarah kepada pemaparan master plan.

“Sebagian progress pembangunan sudah ada 50 persen tapi hitungan secara global baru 40 persen dari izin lokasi yang dimiliki,” ujar Arifin.

Baca: Wakapolda Banten Kunjungi Kampung Tangguh di Jambe

Diungkapkan Arifin, pihaknya mengikuti arahan aturan yang sesuai dari pemerintah daerah. “Kalau memang di bilang belum sesuai atau butuh percepatan (pembangunan) kita ikutin. Yang jelas kami memaparkan kondisi kami, dan pihak DPRD sama dinas terkait menyampaikan regulasi yang berlaku,” tukasnya.(Tom/Jack)

Komentar

News Feed