oleh

Pemkab Tangerang Akui Belum Lakukan Ini soal Izin Lokasi Agung Intiland Group

Liputankota – DPRD Kabupaten Tangerang memanggil sejumlah pihak terkait izin lokasi seluas 1.650 hektare yang diperoleh Agung Intiland Group.

Sayangnya, Agung Intiland Group memilih tidak hadir saat hearing yang digelar di Gedung DPRD lama, Jalan Kisamaun, Kota Tangerang, pada Senin, 19 April 2021.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya mengatakan, hearing untuk membahas pelaksanaan izin lokasi yang diperoleh Agung Intiland Group.

“Sajauh mana pelaksanaan izin lokasi yang didapatkan dan pembebasan yang sudah dilakukan,” kata Adit kepada wartawan.

Namun menurut Adit, hearing tidak berjalan optimal lantaran perusahaan terkait tidak hadir.

“PT yang diundang semua tidak datang. Jadi belum optimal karena data-data yang dari PT ini belum ditunjukkan, hanya penjabaran dari dinas terkait. Jadi kita sepakati direschedule ulang,” ujar dia.

Terkait persoalan izin Agung Intiland Group yang kini disorot, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang melalui DPMPTSP mengaku, belum pernah melakukan evaluasi per triwulan terhadap pelaksanaan izin lokasi tersebut.

“Evalusi belum kami akukan, tapi saat ini kamibdengan dewan berkoordinasi untuk membahas persoalan itu juga,” kata Kabid Perizinan DPMPTSP Kabupaten Tangerang Agus Supriyatno.

Agus mengaku, pihaknya beberapa hari terakhir baru menyamakan persepsi dengan legislatif untuk tindakan tegas selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara, Kasie Penataan dan Pemberdayaan BPN Kabupaten Tangerang Tuhu Endarto menuturkan, hearing baru dalam tahap pembahasan umum.

Namun begitu, Tuhu mengaku sepakat terhadap tindak lanjut pelaksanaan izin lokasi yakni monitoring evaluasi kepada perusahaan tersebut.

“Untuk pelaporan triwulan itu yang akan kita kejar,” ujarnya.

Lanjut Tuhu, sebelum hearing, BPN sudah mengirim surat kepada Agung Intiland Group perihal meminta laporan pelaksanaan izin lokasi yang diperoleh.

“Sudah semua kami kirim surat. Sebetulnya sudah ada aturan itu sejak lama, bahwa tiga bulan sekali harus lapor. Kalau ini kan tidak ada laporan, maka kami surati,” jelasnya.

“Nanti kita lihat reaksinya seperti apa. Tadi anggota dewan juga mendukung langkah itu,” ucapnya.(Jak)

Komentar

News Feed