oleh

Tanpa IMB, Gedung Milik Pemerintah Harus Dibangun Ulang

Liputan Kota – Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah mengatakan, bangunan tanpa Izin Mendirikan Bangunan (IMB), baik itu bangunan milik swasta maupun pemerintah harus dibangun ulang sesuai ketentuan yang ada.

Menurut Trubus, semua ketentuan spesifikasi dalam membangun sudah ditentukan dalam aturan yang ada. Lanjutnya, semua tentang pembangunan aturannya ada semua.

“Itu (Bangunan gedung pemerintah tanpa IMB) harus diubah, harus direnovasi, dibangun ulang sesuai dengan ketentuan spesifikasi yang ditentukan didalam aturan yang ada. Aturannya ada semua. Maksudnya harus disesuaikan lah, perkara dirubuhin atau direnovasi bisa saja, tapi disesuaikan dengan ketentuan yang ada,” ujar Trubus kepada wartawan, Kamis 3 Juni 2021.

Trubus menyebut, bangunan pemerintah tanpa IMB merupakan sebuah pelanggaran. Pemerintah, kata Trubus, harus memberikan contoh kepada masyarakat, soal penerapan aturan.

“Berarti banyak pelanggaran, kalau ada pelanggaran seperti itu, tentu yang paling utama penegakan aturan. Tanpa IMB, artinya bangunan-bangunan yang ada enggak sesuai aturan. Itu penyimpangan, jadi banyak pelanggaran, ya itu hak warga untuk melaporkan,” tutupnya.

Diberitakan sebelumnya, Tangerang Public Transparency Watch (TRUTH) mendesak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) untuk membuka informasi mengenai bangunan pemerintahan yang telah memohonkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator TRUTH Jupri Nugroho, Senin, 31 Mei 2021. Jupri mengatakan, di dalam peraturan sudah jelas bahwa bangunan pemerintah wajib memiliki IMB.

“Oleh sebab itu, DPMPTSP bertanggung jawab untuk membuka informasi, bangunan pemerintah mana saja yang telah memohonkan IMB. Jangan hanya mendesak masyarakat untuk mengurus IMB, tapi bangunannya sendiri, jangan-jangan tidak ber-IMB,” sebut Jupri. (Def/Yan)

Komentar

News Feed