oleh

Perda tentang Bangunan dan Satpol PP Tangsel Bakal Digugat

Liputan Kota – Perkumpulan Monitoring Pilar Bangsa (PMPB) akan
menggugat Peraturan Daerah (Perda) Kota Tangerang Selatan
(Tangsel) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perda Nomor
5 Tahun 2013 tetang Bangunan Gedung dan Satpol PP Kota Tangsel.

“Perda Kota Tangsel Nomor 6 tahun 2015 dan Satpol PP Kota
Tangsel akan kita gugat. Kenapa? Karena tidak dijalankan dan
tidak menjalankan amanat Undang-undang dengan baik,” kata Ketua
PMPB Gordon Sitinjak kepada Liputankota.com, Rabu, 9 Mei 2021.

Gordon menerangkan, padahal jelas dalam Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen-PUPR) Nomor
22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, Pasal 3 bahwa gedung negara harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis.

Lanjutnya, dalam peraturan tersebut pada Pasal 4 ayat 1
dijelaskan persyaratan administratif gedung pemerintah di
antaranya adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) selain status
hak atas tanah dan status kepemilikan gedung.

“Maka dari itu kami akan melayangkan surat gugatan kepada Wali
Kota Tangsel, DPRD, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satpol PP Kota Tangsel,” tutupnya.

Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti
Trubus Rahardiansyah mengatakan, bangunan tanpa Izin Mendirikan
Bangunan (IMB) baik itu bangunan milik swasta maupun pemerintah
harus dibangun ulang sesuai ketentuan yang ada.

Menurut Trubus, semua ketentuan spesifikasi dalam membangun
sudah ditentukan dalam aturan yang ada. Lanjutnya, semua tentang
pembangunan aturannya ada semua.

“Itu (Bangunan gedung pemerintah tanpa IMB) harus diubah, harus
direnovasi, dibangun ulang sesuai dengan ketentuan spesifikasi
yang ditentukan didalam aturan yang ada. Aturannya ada semua.
Maksudnya harus disesuaikan lah, perkara dirubuhin atau
direnovasi bisa saja, tapi disesuaikan dengan ketentuan yang
ada,” paparnya.(Def/Yan)

Komentar

News Feed