oleh

Upaya Keberatan Pegawai KPK Ditolak Pimpinan, Langkah Selanjutnya ke Peradilan Tata Usaha Negara

Liputankota-Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penolakan pimpinan terhadap surat keberatan yang dilayangkan perwakilan 75 pegawai nonaktif atas hasil tes wawasan kebangsaan (TWK).

Penolakan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, beliau menegaskan penolakan tersebut merupakan kesepakatan atas hasil rapat koordinasi sejumlah lembaga, terkait hasil TWK. Ia menilai sejumlah lembaga yang ikut dalam rapat memutuskan hal itu adalah delegasi dari wewenang Presiden.

Atas dasar penolakan tersebut, Merujuk pada ilmu Hukum administrasi negara bahwa surat pimpinan KPK surat nomor R/1817/HK.07/01-50/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021 dikategorikan kedalam bagian dari Keputusan Tata Usaha Negara,

Berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menurut Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Muhammad Helmi Fahrozi SHI., SH., MH., langkah yang tepat untuk semua pegawai KPK jika merasa keberatan terhadap surat pimpinan KPK, maka bisa menindaklanjuti surat tersebut kepada Peradilan Tata Usaha Negara.

Hal ini penting dilakukan untuk menghindari tafsiran-tafsiran liar, bahwa hari ini pimpinan KPK mengeluarkan surat pimpinan yang tidak sesuai keinginan oleh para pegawai KPK yang terancam dipecat kemudian menganggap tindakan hukum pimpinan kpk menjadi tindakan yang berdasarkan kesewenang-wenangan semata.

“Di dalam peradilan tata usaha negara kita bisa melihat bahwa hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya, proses peradilan tata usaha negara tentu saja kan terlepas dari tanpa ada tendensi dan intervensi dari pihak lain,” katanya disiaran pers, Senin 12 Juli 2021.

Di dalam hukum acara peradilan tata usaha negara juga sangat jelas bahwa setiap pihak yang tergugat maupun yang menggugat keputusan tata usaha negara dapat menyampaikan bukti-bukti hingga menyampaikan saksi-saksi, lebih dari itu tidak menutup kemungkinan jika untuk menegaskan perkara saksi ahli dapat dihadirkan dimuka persidangan.

“Setidak-tidaknya melalui peradilan tata usaha negara dapat mendorong pemerintah untuk bertindak cermat, hati-hati, dan lebih menghormati pihak lain (masyarakat) agar hak keadilan semua pihak dapat terakomodir ketika Keputusan atau kebijakan pemerintah di keluarkan,” terangnya.

**Baca: Keputusan KPK tentang Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Atasan Langsung Mengikat Pegawai TMS

Muhammad Helmi Fahrozi melanjutkan, setiap kebijakan maupun Keputusan Pemerintah akan mengkaomodir semua pihak apabila saat pembentukan keputusan tersebut sudah betul betul menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai UU administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tepatnya pada Pasal 10 ayat 1.(Lin/Yan)

Komentar

News Feed