oleh

Proyek Jalan Ir Juanda Rp15 Miliar Disorot, DPRD Tangerang Minta Kejelasan Dinas PUPR

Liputan Kota – Komisi IV DPRD Kota Tangerang akan meminta
penjelasan Dinas PUPR Kota Tangerang terkait proyek pembangunan Jalan Ir. Juanda Batuceper-Neglasari senilai Rp15 Miliar.

Proyek peningkatan jalan yang anggarannya bersumber dari APBD Tahun 2021 tersebut sebelumnya mendapat sorotan lantaran hingga kini tak juga kunjung dikerjakan. Padahal, penandatanganan kontrak sudah dilakukan sejak Maret 2021 lalu.

“Setiap triwulan ada hearing dengan komisi, nanti pasti saya tanyakan kenapa kendalanya? Seperti apa itu belum dikerjakan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang, Sunarti saat dihubungi Liputankota.com, Jumat, 16 Juli 2021.

**Baca: Pilar Bangsa Desak APH Periksa Pejabat PUPR-Pelaksana Proyek Jalan Ir Juanda Tangerang

Sunarti menegaskan, jika memang terdapat pelanggaran di dalamnya, maka sudah pasti ada sanksi yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah.

“Kalau sanksi ya jelas lah, ada sanksi administrasi. Kalau memang sampai tidak dijalankan kan berarti ada sesuatu yang memang jadi kendala. Kami akan telusuri soal itu,” jelas Sunarti.

Sebelumnya, LSM Monitoring Pilar Bangsa mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk memeriksa pejabat Dinas PUPR
Kota Tangerang dan Fajar Mitra Pertiwi selaku pelaksana proyek peningkatan Jalan Ir.Juanda Kecamatan Batu Ceper-Neglasari.

“Kami menduga kuat dalam pelaksanaan perkerjaan tersebut adanya indikasi korupsi dan masuk dalam rumus Pasal 2 subsider Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-ndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” kata Ketua LSM Monitoring Pilar Bangsa, Gordon, Kamis, 15 Juli 2021.

Gordon mengatakan, Dinas PUPR Kota Tangerang harus menjelaskan dan bertanggung jawab terkait proyek senilai Rp15 miliar lebih tersebut yang bersumber dari APBD tahun 2021.

“Yang sampai sekarang belum dikerjakan padahal penandatanganan telah diterbitkan sejak 1 Maret 2021. Aparat penegak hukum wajib memeriksa pejabat dan pelaksana karena tidak melaksanakan kontrak pekerjaan sampai saat ini,” sebut Gordon.(Def/Jak)

Komentar

News Feed