oleh

Pengamat Soroti Kasus Dugaan Penyelewengan Dana PKH di Tigaraksa

Liputankota – Pengamat Soroti Kasus dugaan penyelewengan dana program keluarga harapan (PKH) periode 2018 hingga 2019 di Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang

Pengamat Politik dan Kebijakan publik dari UNIS, dan Direktur Eksekutif Kajian Pilolitik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengatakan permasalahan soal bansos untuk PKH menjadi masalah yang sangat krusial, tak terkecuali di bebrbagai daerah di Indonesia salah satunya di Pemkab Tangerang.

“Kalau permasalahan ini ingin berkahir dan tidak ada lagi istilah Penggelapan Dana PKH, memang seharusnya di Investigasi dan kalau memang terbukti ada penyunatan dana PKH, atau penggelapan wajib di hukum seberat beratnya, karna di saat pandemi seperti ini yang tadinya dana PKH gunanya buat rakyat yang lagi kesusahan malah di gelapkan atau di sunat oleh oknum oknum pendamping PKH,” ujarnya

Lebih lanjut Adib menegaskan pihak aparat hukum dalam hal ini kejaksaan juga harus bekerja maksimal, dan harus brani mengambil tibdakan sampai ke akar akarnya

“Jangan hanya kulit kulitnya atau petugasnya aja yang tersentuh oleh aparat Hukum, itu tidak akan menyelesaikan persoalan, karna menurut saya dugaan korupsi PKH ini sudah mengarah ke sistem (Berjemaah),” tambahnya.

Adib berharap aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan agar mengusut dan membongkar lahan korupsi dana PKH sampai ke akar akarnya

Sebelumnya di beritakan penyidik kejaksaan melakukan pemeriksaan maraton untuk kasus dugaan penyelewengan dana PKH di Kecamatan Tigaraksa. Penyidik mengestimasi kerugian negara dari kasus dugaan penyelewengan dana PKH selama 2018 hingga 2019 di Kecamatan Tigaraksa mencapai Rp3,5 miliar. Nilai tersebut didapat setelah memeriksa seluruh penerima program di 12 desa dan dua kelurahan hasil dari pemeriksaan dan pendalaman keterangan dari 3.585 orang keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Tigaraksa. Termasuk 29 orang ketua KPM. Nana mengatakan, hasil pemeriksaan didapat unsur tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan dana PKH selama 2018 hingga 2019.

Seperti diketahui Kemensos menyalurkan bantuan kepada PKH sebesar Rp 550 ribu/keluar/tahun. Sementara untuk keluarga miskin dan rentan sebesar Rp 1 juta/keluarga/tahun. Jika di keluarga ada ibu hamil, anak usia dini, bersekolah di SD hingga SMA, disabilitas berat dan lanjut usia, besaran batuan berbeda. Keluarga yang terdapat ibu hamil, anak usia dini, disabilitas berat dan lanjut usia, masing-masing sebesar Rp 2,4 juta/tahun/keluarga. Anak bersekolah di SD Rp 900 ribu, SMP Rp 1,5 juta, SMA Rp 2 juta.

**Baca: Mabes Polri Diminta Investigasi Dugaan Mafia Tanah di Pantura Tangerang

Nana menyebutkan, unsur tindak pidana korupsi didapat setelah ditemukan adanya banyak KPM yang tidak menerima uang bantuan sebagaimana mestinya. Tidak hanya itu, keluarga penerima program ini tidak memegang buku tabungan dan kartu ATM. Bahkan, ada keluarga yang ditemukan tidak menerima sama sekali selama 2018 hingga 2019, padahal terdaftar sebagai penerima PKH di Kecamatan Tigaraksa.

“Kita telah menerima dokumen hasil audit kerugian negara dari inspektorat pada awal Juli. Hasilnya kerugian negara melebihi dari hitungan estimasi kita. Tersangka akan segera kita rilis untuk dugaan kasus PKH di Kecamatan Tigaraksa. Kita rilis setelah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat,” pungkasnya.(Lin/Jack)

Komentar

News Feed