oleh

Indonic Tangerang Invesment Disomasi Pemilik Unit

Liputankota – Pemilik unit Lavon 2 mensomasi PT Indonic Tangerang Invesment. Somasi dilakukan lantaran pengembang Lavon Swancity itu dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai Perjanjian Penegasan dan Persetujuan Pemesanan Unit (P4U).

P4U merupakan perjanjian untuk pembangunan komplek properti beserta fasilitas pendukung lainnya di Kabupaten Tangerang dengan nama proyek Lavon.

“Akibat perbuatan oleh Indonic dan tidak dilaksanakannya kewajiban Indonic sesuai P4U, kami selaku pemilik unit Lavon 2 tidak menerima unit sesuai yang diperjanjikan dalam P4U yang menjadi hak kami,” kata Alfonsius Ricky salah seorang perwakilan pemilik unit, Selasa, 10 Agustus 2021.

Dalam surat somasi yang dilayangkan, pemilik menguraikan 9 poin yang tidak dilaksanakan dan tindakan Indonic yang diduga melanggar undang-undang bahkan bisa diancam sanksi pidana, yakni:

a. Tersambungnya air dan listrik merupakan syarat kesiapan serah terima unit dan tidak tersambungnya air dan listrik diancam pidana menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

b. Tidak tersambungnya air dan listrik merupakan indikasi kuat bahwa Indonic lalai dalam melakukan quality control (QC) atas unit, dan oleh karenanya unit tidak siap untuk serah terima
dan diancam pidana menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

c. Tindakan Indonic mengundang pemilik untuk melakukan serah terima padahal unit belum siap melanggar undang-undang dan diancam pidana sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

d. Unit yang rencananya diserahkan oleh Indonic bukan unit sebagaimana diperjanjikan dalam P4U. Tindakan tersebut diancam pidana sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

e. Keterlambatan Indonic melakukan serah terima unit diancam pidana sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman

f. Segala proses penyesuaian unit agar sesuai dengan yang diperjanjikan dalam P4U yang dilakukan setelah bulan juni 2021 adalah keterlambatan dan dikenakan penalti

g. Perubahan sarana dan prasarana yang rencananya dibangun main clubhouse. Namun saat ini di lokasi tempat main clubhouse rencana dibangun akan dibangun mal melanggar ketentuan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Pemukiman dengan Ancaman Pidana

h. Penunjukan badan pengelola secara sepihak oleh Indonic, ketentuan mengenai tata tertib penghunian yang dibuat secara sepihak oleh badan pengelola (yang dapat berubah dari waktu ke waktu), serta Ketentuan bahwa pemilik Lavon 2 harus membayar biaya perawatan kepada badan pengelola untuk pemeliharaan dan pengoperasian properti (termasuk area umum) sesuai dengan tata tertib Penghunian melanggar ketentuan mengenai klausul baku dalam Undang-undang Perlindungan

i. Bentuk dan isi berita acara serah terima (BAST) yang telah ditandantangani antara Indonic dengan Pemilik Unit Lavon 2 Melanggar Ketentuan Klausul Baku dalam UU Perlindungan Konsumen, sehingga BAST tersebut batal demi hukum

“Segera menyambungkan instalasi air dan listrik dengan daya 2.200 Watt, menyesuaikan pembangunan unit sesuai spesifikasi dan denah dalam lampiran 1 P4U serta sebagaimana
dijanjikan sesuai informasi dari marketing dan staf lainnya pada saat proses penjualan, lalu menyelesaikan seluruh pembangunan dan dengan segera dan menyerahkan unit kepada masing-masing pemilik init sesuai P4U,” kata Ricky.

PT Indonic juga didesak segera membayar denda keterlambatan atas serah terima unit sesuai P4U kepada pemilik unit untuk setiap serah terima unit yang melampaui waktu penyerahan berikut tambahan masa tenggang waktu sebagaimana diatur dalam P4U. Selama serah terima unit sesuai P4U belum dilakukan, unit harus telah disesuaikan dengan spesifikasi dan denah dalam Lampiran 1 P4U.

“Sebagaimana dijanjikan sesuai informasi dari marketing dan staf Indonic lainnya pada saat proses penjualan, maka denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Indonic tetap dihitung. Segera selesaikan pembangunan Main Clubhouse dan memberikan kompensasi atas keterlambatan pembangunan karena perubahan lokasi Main Clubhouse, karena di lokasi tersebut sekarang direncanakan dibangun Mal,” tutur kuasa dari salah satu pemilik unit lainnya mengungkapkan.

Pemilik unit juga meminta agar semua uang IPL yang telah dibayarkan kepada Indonic dikembalikan. Pasalnya, pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas sebelum penyerahan kepada pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pengembang, bukan tanggung jawab Pemilik Unit Lavon 2.

Indonic dikenakan bunga sebesar 6% per tahun serta uang penalti sebesar 1 per mil per hari untuk setiap hari keterlambatan pengembalian Uang IPL yaitu sejak 7 hari sejak diterimanya somasini, yang dihitung sampai dikembalikannya seluruh uang pembayaran IPL kepada Pemilik Unit Lavon 2, dan
pengembalian tersebut harus dalam mata uang Rupiah, bukan dalam bentuk lain yang tidak disetujui oleh Pemilik Unit Lavon 2.

Kondisi rumah yang sudah dilakukan proses serah terima dinilai tidak memenuhi kriteria layak huni lantaran kondisi sekitar masih banyak pembangunan, bahkan rumah yang bersebelahan langsung (Depan, kiri, kanan, belakang) masih dalam proses konstruksi.

“Paling utama belum tersambungnya listrik dan air sudah jelas bahwa rumah dalam kondisi belum layak huni. Padahal dalam P4U disebutkan dengan jelas tentang penyerahan kondisi rumah dengan layak huni,” sebut dia.

Dicurigai, Lavon berusaha menghindar dari pembayaran penalti yang seharusnya dibayarkan kepada pemilik unit akibat terlambat melakukan serah terima tepat waktu.

Para pemilik mengancam akan menempuh jalur hukum baik pidana maupun perdata jika poin-poin dalam somasi tidak dipenuhi oleh Indonic dalam 7 hari sejak somasi diterima.

Liputankota.com masih berupaya mendapatkan konfirmasi dari pihak PT Indonic Tangerang Invesment.(Jak)

Komentar

News Feed