oleh

Webinar Nasional PPMH-SI: ‘Masih Dibutuhkan Amandemen Konstitusi Kelima?’

Liputankota – Persatuan Mahasiswa Perbandingan Madzhab Hukum se-Indonesia (PPMH-SI) mengadakan serial diskusi yang bertemakan ‘Masih Dibutuhkah Amandemen Konstitusi yang ke Lima?’, pada Jumat, 15 Oktober 2021.

Dalam webinar tersebut disampaikan oleh tiga orang tokoh yang memiliki kepakaran dalam bidangnya, yakni Ardi Manto Adiputra selaku Wakil Direktur Imparsial, Ahmad Hanafi selaku Direktur Indonesia Parliementary Center, dan Ahmad Zaqi Ainurrafiq selaku Direktur Farum Hukum dan Demokrasi.

Kooordinator Nasional PPMH-SI Rizki Bachtiar Rifaldi menerangkan, acara tersebut diinisiasi untuk membuka wawasan mahasiswa atas wacana krusial yang akhir-ahir ini dilayangkan oleh banyak media sosial.

“Isu ini sangat penting untuk dibahas, mengingat sebuah konstitusi tidak hanya berkaitan dengan hal-hal yang bersifat dogmatik, namun juga berkaitan dengan faktor-faktor non hukum yang meliputi faktor politik, partai dan kelompok kepentingan lainnya,” kata Rifaldi.

Sementara itu, Ardi Manto dalam pandangannya mengatakan, munculnya wacana amandemen konstitusi tentu tidak dapat dilepaskan dari isu pergantian kekuasaan akhir-akhir ini, yakni tentang perpanjangan masa jabatan Presiden.

Kemudian selain itu, diterangkannya, isu tersebut didukung dengan adanya asumsi bahwa adanya kebebasan bagi pemerintah eksekutif tanpa adanya rambu rambu tertentu, yang diinisiasi dengan wacana memasukkan kembai GBHN ke dalam konstitusi.

Dalam pandangannya, perubahan konstitusi adalah hal yang sangat wajar dan sah sah saja, amandemen konstitusi biasanya terjadi untuk menjadi perubahan konstitusi yang bertujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan karena adanya kepentingan kepentingan para elit politik.

“Pada dasarnya isu amandemen yang muncul terkesan tidak terlalu krusial, justru dengan dilakukannya amandemen pada saat masa transisi akan menimbulkan asumsi buruk masyarakat terhadap adanya kepentingan-kepentingan politik sekelompok elit belaka,” terangnya.

“Amandemen harus dijauhkan dari wacana politik, namun harus diletakkan dalam posisi spirit meningkatkan kesejahteraan bangsa,” tambahnya.

Ahmad Hanafi selau pemateri kedua menjelaskan, isu krusial yang muncul dalam amandemen paing tidak hanya masalah PPHN, dan isu ini sebenarnya membangun spekulasi adanya keinginan MPR untuk kembali memiliki kontrol terhadap proses pembangunan.

“Saya memandang bahwa dalam wacana amandemen ini diasumsikan adanya peranan DPD yang ingin memiliki peran lebih maksimal dalam proses pembentukan kebijakan publik dengan adanya pemberian hak veto,” ungkapnya.

Sebagai pemateri ketiga dalam webinar tersebut, Zaki Ainur Rofiq memberikan statement bahwa sangat diperlukan stimulus dari mahasiswa untuk mendukung opini terkait dengan diwacanakannya amandemen Undang-Undang Dasar.

“Hal itu berguna sebagai sebuah pertimbangan dan control dari masyarakat luas terhadap setiap wacana wacana krusial publik,” tutupnya.(Yan)

Komentar

News Feed